Tata Cara Pengajuan NPPBKC

Untuk mendapatkan izin NPPBKC sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai maka Pengusaha wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Cukai, pemberian izin NPPBKC merupakan wewenang yang dimiliki oleh Menteri Keuangan, akan tetapi dalam pelaksanaan operasionalnya wewenang ini telah didelegasikan hingga pada level Kepala Kantor Bea dan Cukai. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan izin ukegiatan di bidang cukai.


1) Proses pengajuan izin NPPBKC secara umum dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah permohonan pemeriksaan lokasi, yaitu permntaan untuk dilakukannya pemeriksaan lokasi atas bangunan atau tempat usaha yang akan dijadikan lokasi kegiatan di bidang cukai.


2) Permohonan pemeriksaan lokasi atas bangunan atau tempat usaha minimal harus dilampiri dengan :
- Salinan atau fotocopi izin usaha;
- Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha;
- Salinan atau fotocopi izin mendirikan bangunan (IMB);
- Salinan atau fotocopi izin berdasarkan Undang-undang Mengenai Gangguan


3) Atas permohonan yang diajukan tersebut, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai akan melakukan wawancara terhadap pemohon. Tujuan wawancara adalah untuk memeriksa kebenaran data pemohon selaku penanggung jawab dan juga kebenaran mengenai data-data yang dilampirkan. Hasil wawancara akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Wawancara.


4) Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap bangunan atau tempat usaha yang dimintakan izin NPPBKC. Proses pemeriksaan lokasi ini harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Hasil pemeriksaan lokasi akan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan lokasi (BAP) yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pengusaha yang bersangkutan.


5) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Gambar Denah lokasi harus memuat secara rinci :
- persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunana atau tempat usaha yang dimohonkan izin NPPBKC ;
- batas-batas bangunan atau tempat usaha yang dimohonkan izin NPPBKC;
- luas bangunan atau Tempat Usaha yang dimohonkan izin NPPBKC.


6) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang menyatakan Lokasi yang bersangkutan Layak untuk diberikan izin NPPBKC , digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh NPPBKC . Berita Acara tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak tanggal BAP ditandatangani.


7) Tahapan Kedua dalam alur proses pemberian izin NPPBKC adalah pengajuan permohonan izin NPPBKC dalam suatu format permohonan standar (PMCK.6) dengan disertai lampiran perizinan dari instansi terkait dan data identitas diri pemohon. Lampiran persyaratan izin dari instansi terkait untuk masing-masing jenis kegiatan di bidang cukai tidaklah sama. Khusus untuk persyaratan izin terhadap kegiatan dibidang cukai MMEA dan Etil Alkohol agak lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan izin untuk kegiatan cukai hasil tembakau.


8) Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan harus memutuskan disetujui atau ditolaknya permohonan PMCK.6 dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.


9) Dalam hal permohonan disetujui maka akan diterbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC, namun bila permohonan ditolak maka diterbitkan surat penolakan yang memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan.


10) Salah satu dasar pertimbangan penolakan oleh Kepala Kantor adalah apabila nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,penyalur atau TPE yang diajukan memiiliki kesamaan nama,baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama subyek cukai sejenis lainnya yang telah mendapatkan NPPBKC lebih dahulu.

Judul Download
PMK Nomor 200/PMK.04.2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengus
PMK Nomor 201/PMK.04.2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengus
?>